Masalah Infrastruktur dan Kebutuhan Masyarakat Palu
Masalah infrastruktur menjadi salah satu isu utama yang sering disampaikan oleh masyarakat Palu. Dalam pelaksanaan reses Caturwulan I masa persidangan 2026, Anggota DPRD Palu dari Fraksi PKS, Rusman, mengungkapkan bahwa infrastruktur seperti jalan dan drainase masih menjadi keluhan terbesar warga.
Rusman, yang juga Ketua Komisi B DPRD Palu, menjelaskan bahwa masalah ini tidak lepas dari dampak pascabencana gempa dan tsunami tahun 2018. Banyak jalan dan lorong di Kota Palu hingga kini belum sepenuhnya diperbaiki. Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan oleh penanganan secara bertahap yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Yang pertama masih persoalan jalan dan drainase. Itu yang sering kali disampaikan masyarakat untuk ditingkatkan dan diperbaiki,” ujar Rusman saat menjadi narasumber dalam program Tribun Motesa Resa bersama host Nurul Aida, Sabtu (15/3/2026).
Selain infrastruktur, isu lingkungan juga menjadi perhatian masyarakat. Terutama masalah pengelolaan sampah. Meski demikian, Rusman mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Palu yang dinilai telah menunjukkan upaya serius dalam pengelolaan lingkungan. Ia menyebut adanya penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diterima pemerintah daerah.
“Isu kedua terkait persoalan lingkungan, terutama masalah sampah. Walaupun Alhamdulillah pemerintah kota telah memperlihatkan kinerja yang luar biasa dengan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup,” jelasnya.
Masalah Keamanan dan Sosial
Tidak hanya masalah infrastruktur dan lingkungan, masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran terkait keamanan dan ketertiban. Rusman menyebut masih adanya kasus begal dan pencurian yang dirasakan masyarakat. Hal ini membutuhkan perhatian dari pihak terkait.
“Masih ada problem sosial soal keamanan masyarakat, seperti begal, pencurian dan lain sebagainya yang perlu penanganan dari pihak terkait,” katanya.
Kebutuhan Ekonomi dan Sarana Pendukung
Dari sisi ekonomi, banyak warga yang menanyakan soal bantuan modal usaha. Menurut Rusman, DPRD Palu telah mengusulkan program bantuan modal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program tersebut dititipkan melalui Dinas UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu.
“Alhamdulillah tahun ini kami menitipkan program melalui Dinas UMKM dan Tenaga Kerja untuk bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM, dan saat ini masih dalam proses verifikasi proposal,” jelasnya.
Selain itu, warga juga menyampaikan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan masyarakat. Beberapa di antaranya seperti tenda, kursi, hingga sound system yang kerap digunakan dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan.
