Penyintas Banjir Pauh Hadapi Lebaran dengan Keterbatasan Ekonomi
Banjir bandang yang melanda Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, Kota Padang pada akhir 2025 lalu memang telah surut. Namun, bagi para penyintas yang kini tinggal di Hunian Sementara (Huntara) Kapalo Koto, trauma dan kesulitan ekonomi masih dirasakan hingga kini. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, sejumlah warga mengaku tidak dapat merayakan Lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya.
Murni, salah seorang warga terdampak, mengatakan bahwa persiapan Lebaran tahun ini jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. “Persiapan raya kali ini sedikit berbeda. Kami tidak lagi fokus ke urusan kue-kue, tapi lebih memikirkan bagaimana ekonomi ke depan,” ujarnya saat ditemui di Huntara Kapalo Koto, Sabtu (14/3/2026).
Ia mengungkapkan, banjir bandang yang terjadi beberapa bulan lalu tidak hanya merusak rumah mereka, tetapi juga menghancurkan sumber penghidupan keluarga. Sawah yang selama ini menjadi mata pencaharian tertutup lumpur dan bebatuan, sementara rumah mereka hanyut terbawa arus banjir. “Semua sawah maupun rumah disapu banjir, tidak bisa dipakai lagi. Segalanya harus dimulai dari nol, sementara modal yang tersisa nyaris tidak ada,” katanya.
Kondisi tersebut semakin sulit karena bantuan dari berbagai pihak mulai berkurang. Menurut Murni, warga kini mulai memikirkan bagaimana cara bertahan hidup ke depan tanpa bergantung pada bantuan. Hal serupa juga disampaikan oleh Ija, warga lainnya yang tinggal di Huntara Kapalo Koto. Ia mengaku tradisi Lebaran yang biasanya identik dengan memasak rendang kemungkinan besar tidak dapat dilakukan tahun ini. “Untuk merendang, tahun ini belum tentu. Kami masih terkendala masalah ekonomi dan masih beradaptasi dengan suasana yang sekarang,” ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan yang lebih mendesak saat ini adalah biaya pendidikan anak serta kebutuhan pokok sehari-hari. Meski demikian, warga tetap berusaha bertahan dan saling menguatkan di tengah keterbatasan yang ada. Mereka berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian terkait pemulihan lahan pertanian atau membuka peluang pekerjaan baru bagi warga terdampak bencana.
Mobil Dinas Pemko Padang Tetap Dipakai Saat Lebaran karena WFH
Pemerintah Kota Padang tetap memperbolehkan penggunaan mobil dinas selama periode Lebaran Idul Fitri 2026. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, saat memberikan keterangan kepada di Auditorium Gubernuran, Jumat (13/3/2026) malam.
Menurutnya, kebijakan tersebut berkaitan dengan penerapan sistem Work From Home (WFH) yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. “Pada prinsipnya kita tetap meminjamkan mobil dinas perorangan, karena diberlakukan WFH, sesuai kebijakan pusat,” ujar Raju.
Ia menjelaskan bahwa cuti Lebaran dimulai pada 19 Maret 2026. Sementara itu, kebijakan WFH diterapkan pada 16-17 Maret 2026 serta 25-27 Maret 2026. Menurut Raju, meskipun WFH, aparatur sipil negara tetap bekerja meski tidak berada di kantor. Namun, untuk beberapa dinas operasional seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup, sekitar 50 persen pegawai tetap masuk kantor.
Raju juga menambahkan bahwa penggunaan mobil dinas ke luar kota tetap harus mendapatkan izin resmi. “Ada surat izinnya kalau ada yang pulang kampung. Kalau dalam kota tetap pada kedinasan,” jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa pada Hari Raya Idul Fitri masih terdapat kegiatan kedinasan, seperti pelaksanaan salat Id bersama.
108 Kepala Keluarga Penyintas Bencana di Pauh Terima Bantuan Baznas
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengunjungi warga penyintas bencana hidrometeorologi di Kecamatan Pauh, Jumat (13/3/2026). Kunjungan tersebut berlangsung di kawasan Hunian Sementara (Huntara) Mandiri, Kelurahan Kapalo Koto.
Dalam kesempatan itu, Maigus Nasir menyerahkan secara simbolis bantuan dari Baznas Kota Padang kepada warga terdampak bencana yang terjadi pada akhir November 2025. Sebanyak 108 kepala keluarga (KK) menerima bantuan tersebut. Rinciannya, 98 keluarga tinggal di Huntara Kapalo Koto, sementara 10 keluarga lainnya telah menempati hunian tetap di Kampung Talang.
Setiap keluarga menerima bantuan uang tunai sebesar Rp500 ribu. “Alhamdulillah, hari ini kita bersilaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga yang tinggal di huntara dan huntap di Kecamatan Pauh. Semoga bantuan ini dapat membantu kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran,” kata Maigus.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang terus berupaya menyediakan hunian tetap bagi warga yang masih tinggal di hunian sementara. Pemko Padang telah menyiapkan lahan seluas 4,6 hektare di kawasan Lambung Bukit untuk pembangunan hunian tetap. Selain itu, terdapat dua lokasi alternatif lainnya yang disiapkan, yaitu Balai Gadang seluas 4,9 hektare serta Simpang Haru seluas sekitar 5.000 meter persegi.
Menurut Maigus, lahan tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 600 hingga 700 unit rumah bagi warga terdampak bencana. “Kita berharap pembangunan hunian tetap ini dapat segera terealisasi melalui dukungan pemerintah pusat serta kolaborasi berbagai pihak,” ujarnya. Ia juga mengajak warga yang masih tinggal di hunian sementara untuk tetap bersabar selama proses pembangunan berlangsung.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Ketua Baznas Kota Padang Mufti Syarfie, perwakilan BNPB, sejumlah kepala perangkat daerah Pemko Padang, Camat Pauh Titin Masfetrin, serta para lurah se-Kecamatan Pauh.
