Kritik Presiden Prabowo Terhadap Pengadaan Mobil Dinas Gubernur
Presiden Prabowo Subianto memberikan kritik terhadap gaya hidup mewah yang dilakukan oleh para kepala daerah. Ia menilai bahwa pengadaan mobil dinas gubernur yang mencapai angka Rp8 miliar dianggap tidak efisien dan tidak berpihak pada rakyat. Prabowo membandingkan dengan kendaraan operasionalnya sendiri, yaitu mobil Maung yang dibuat oleh PT Pindad (Persero). Ia menyebut bahwa harga mobil nasional tersebut hanya berkisar di kisaran Rp1 miliar karena dilengkapi dengan fitur anti-peluru.
Pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo saat mengundang jurnalis senior dan pengamat di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ia menjelaskan bahwa dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia menggunakan mobil Maung yang harganya sekitar Rp700 juta. Meskipun ada fitur anti-peluru, ia menegaskan bahwa harga mobil tersebut tidak sampai mencapai Rp8 miliar.
Prabowo mengungkapkan kekecewaannya terhadap anggaran jembatan desa yang terbengkalai.
Ia meminta pemerintah daerah untuk tidak menantang komitmen pemerintah pusat terkait kebijakan anggaran. Prabowo menyoroti banyaknya kebutuhan mendasar masyarakat di tingkat kabupaten dan provinsi, seperti pembangunan jembatan desa, yang justru tidak terlaksana. Ia mempertanyakan alokasi Dana Desa serta peran bupati dan gubernur saat rakyat harus mengadu langsung ke pusat untuk urusan infrastruktur dasar. Meski begitu, Prabowo menegaskan siap mengambil alih tanggung jawab tersebut demi kepentingan masyarakat luas.
Kepala daerah diminta bertanggung jawab terhadap rakyatnya
Selain menyoroti fasilitas kendaraan, Prabowo memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap efisiensi anggaran daerah, termasuk biaya kunjungan kerja. Ia meminta para pejabat daerah memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab penuh dalam menggunakan uang negara.Mobil dinas Rp8,49 miliar dikembalikan ke kas Kaltim
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan APBD Perubahan 2025 senilai Rp8,49 miliar. Kebijakan itu diambil setelah kendaraan tersebut menuai polemik dan menjadi sorotan di media sosial. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, mengatakan keputusan tersebut merupakan bentuk respons dan kepekaan gubernur terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat Benua Etam. Mencermati berbagai masukan dari Kemendagri, KPK, dan BPK. Juga mendengar langsung aspirasi tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sebagai pemimpin yang memegang amanah, beliau memilih mengutamakan harmoni serta menjaga kepercayaan publik.
