Kritik terhadap Komunikasi Pemerintah dan Internal Kabinet
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan pandangan bahwa terdapat kegagalan komunikasi serius antara pemerintah pusat dengan masyarakat. Menurutnya, banyak program yang sebenarnya baik justru tidak terserap atau dipahami dengan baik oleh rakyat karena cara penyampaian yang tidak efektif.
Pernyataan ini disampaikan JK saat menerima kunjungan akademisi dan praktisi yang tergabung dalam kelompok Komunikolog Indonesia di kediamannya, Sabtu (14/3/2026). Ia menyoroti adanya jarak lebar dalam komunikasi publik sehingga kebijakan yang diklaim bagus oleh pemerintah sering kali menemui hambatan di lapangan.
“Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat itu tidak nyambung. Sehingga banyak hal yang dilakukan pemerintah tidak berjalan,” ujarnya.
Masalah Komunikasi Internal Kabinet
Selain masalah eksternal, JK juga menyinggung kekacauan komunikasi di internal kabinet. Ia menilai para menteri sering mempertontonkan perbedaan pendapat di ruang publik, bahkan bertengkar, sehingga menimbulkan kebingungan nasional.
“Pemerintah mempunyai komunikasi yang berbeda-beda. Menteri kadang bertengkar di depan umum. Ini menyebabkan sistem komunikasi kita menjadi masalah penting,” tegasnya.
JK menekankan bahwa kritik dari para pakar komunikasi harus dipandang sebagai masukan konstruktif, bukan perlawanan terhadap otoritas negara.
“Pertemuan ini bukan untuk melawan pemerintah, tapi untuk memperbaiki cara pemerintah agar didengar rakyatnya,” jelasnya.
Pertemuan dengan Komunikolog Indonesia
Sejumlah komunikolog hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Emrus Sihombing, Effendi Gazali, Hasrullah, Iwel Sastra, Usman Abdhali Watik, Nero Adriani, Suko Widodo, Prof Soraya, Mosidik, Adriano Qalbi, Gun Gun Heryanto, Nani Nurani Muchsin, Jumadal Simamora, dan Marsefio Sevyone.
Mereka menyampaikan pandangan bahwa komunikasi publik yang lemah dapat menghambat efektivitas kebijakan pemerintah. Dalam diskusi tersebut, mereka memberikan masukan untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar lebih transparan dan efektif.
Penyebab Ketidakcocokan Komunikasi
Dari hasil diskusi, beberapa faktor utama yang menyebabkan ketidakcocokan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adalah:
- Kurangnya penggunaan media sosial dan platform digital yang tepat untuk menyampaikan informasi kebijakan.
- Tidak adanya koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah dalam menyampaikan pesan yang konsisten.
- Terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik.
Solusi yang Ditawarkan
Para komunikolog menyarankan beberapa langkah untuk memperbaiki situasi ini, seperti:
- Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam bidang komunikasi dan media.
- Mengembangkan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan terbuka kepada masyarakat.
- Membentuk tim khusus untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas komunikasi pemerintah.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat bisa menjadi lebih efektif dan saling memahami.
