Kritik terhadap Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat
Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, menyampaikan kritik terhadap komunikasi pemerintah dengan masyarakat yang dinilai tidak efektif. Menurutnya, banyak program yang sebenarnya baik justru tidak terserap atau dipahami dengan baik oleh rakyat karena cara penyampaian yang kurang tepat.
Kritik ini disampaikan JK saat menerima kunjungan akademisi dan praktisi komunikasi yang tergabung dalam kelompok Komunikolog Indonesia di kediamannya pada Sabtu (14/3/2026). Ia menyoroti adanya jarak yang lebar dalam komunikasi publik sehingga kebijakan yang diklaim bagus oleh pemerintah sering kali menghadapi hambatan di lapangan.
“Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat itu tidak nyambung. Sehingga banyak hal yang dilakukan pemerintah tidak berjalan,” ujarnya.
Masalah Komunikasi Internal Kabinet
Selain masalah eksternal, JK juga menyentil kekacauan komunikasi di internal kabinet. Ia menilai para menteri sering mempertontonkan perbedaan pendapat di ruang publik, bahkan bertengkar, sehingga menimbulkan kebingungan nasional.
“Pemerintah mempunyai komunikasi yang berbeda-beda. Menteri kadang bertengkar di depan umum. Ini menyebabkan sistem komunikasi kita menjadi masalah penting,” tegasnya.
JK menekankan bahwa kritik dari para pakar komunikasi harus dipandang sebagai masukan konstruktif, bukan perlawanan terhadap otoritas negara. “Pertemuan ini bukan untuk melawan pemerintah, tapi untuk memperbaiki cara pemerintah agar didengar rakyatnya,” jelasnya.
Pertemuan dengan Komunikolog Indonesia
Sejumlah komunikolog hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Emrus Sihombing, Effendi Gazali, Hasrullah, Iwel Sastra, Usman Abdhali Watik, Nero Adriani, Suko Widodo, Prof Soraya, Mosidik, Adriano Qalbi, Gun Gun Heryanto, Nani Nurani Muchsin, Jumadal Simamora, dan Marsefio Sevyone.
Mereka menyampaikan pandangan bahwa komunikasi publik yang lemah dapat menghambat efektivitas kebijakan pemerintah. Mereka menilai bahwa komunikasi yang baik adalah kunci utama dalam memastikan kebijakan pemerintah dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat.
Peran Pakar Komunikasi dalam Memperbaiki Komunikasi Pemerintah
Para pakar komunikasi menekankan bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya tentang penyampaian informasi, tetapi juga tentang pemahaman dan respons dari pihak yang menerima pesan. Mereka menyarankan pemerintah untuk lebih proaktif dalam membangun hubungan dengan masyarakat, termasuk melalui media sosial dan platform digital lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, para komunikolog juga menyoroti pentingnya transparansi dan koherensi dalam penyampaian pesan pemerintah. Mereka menilai bahwa ketidakjelasan pesan bisa memicu misinterpretasi dan ketidakpercayaan dari masyarakat.
Selain itu, mereka menyarankan pemerintah untuk lebih memperhatikan aspek emosional dalam komunikasi, terutama saat menjelaskan kebijakan yang bersifat sensitif atau kontroversial. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih dihargai dan lebih mudah menerima informasi.
Para pakar juga menyarankan pemerintah untuk meningkatkan kerja sama antar departemen dan instansi terkait agar pesan yang disampaikan konsisten dan tidak saling bertentangan. Hal ini akan membantu menghindari kebingungan di kalangan masyarakat.
