Momentum Buka Puasa Bersama di Bulan Ramadan
Buka puasa bersama atau bukber di bulan Ramadan sering kali menjadi momen yang penuh makna. Acara ini biasanya dimaknai sebagai ruang untuk mempererat silaturahmi dan menjaga hubungan kerja. Di lingkungan birokrasi, bukber juga menjadi ajang untuk membangun kebersamaan dan soliditas antar aparatur pemerintah.
Namun, suasana berbeda terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan bukber yang digelar oleh jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo justru menimbulkan polemik. Acara tersebut digelar dengan tampilan yang dinilai mewah, sehingga memicu reaksi dari masyarakat.
Bukber Mewah di Sidoarjo
Acara bukber tersebut berlangsung di Mahabarata Palace Graha Unesa, Surabaya, pada Jumat (6/3/2026). Hadir dalam acara tersebut adalah para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para camat. Dokumentasi acara kemudian viral di media sosial, menyebabkan berbagai komentar muncul dari masyarakat.
Sebagian warga menilai bahwa kegiatan tersebut terkesan glamor dan tidak sejalan dengan kondisi masyarakat yang masih mengeluhkan masalah infrastruktur. Beberapa dari mereka mempertanyakan etika kepemimpinan serta sensitivitas sosial para pejabat daerah.
Tanggapan Sekda Sidoarjo
Sekretaris Daerah Sidoarjo, Fenny Apridawati, akhirnya angkat bicara terkait polemik ini. Ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Sidoarjo. Menurut Fenny, pihaknya memahami kegaduhan yang timbul dan menilai bahwa sebagai pelayan publik, aparatur pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi sosial.
“Saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh masyarakat Sidoarjo,” ujarnya.
Fenny menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sebenarnya bertujuan untuk mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan. Selain itu, forum bukber juga dimanfaatkan untuk konsolidasi percepatan program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK).
Program PIWK berkaitan dengan upaya percepatan perbaikan jalan. Termasuk pembahasan persiapan distribusi beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
Penjelasan tentang Biaya Acara
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran APBD. Biaya acara disebut berasal dari sumber di luar keuangan daerah. Fenny menambahkan bahwa kritik masyarakat menjadi bahan evaluasi penting. Hal itu diharapkan meningkatkan kepekaan sosial seluruh jajaran birokrasi ke depan.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen fokus pada kerja nyata. Prioritas utama adalah penanganan infrastruktur dan pelayanan publik.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset paling berharga. Masukan ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus berbenah,” katanya.
Latar Belakang Fenny Apridawati
Fenny sendiri menjabat Sekda Sidoarjo sejak Maret 2024. Ia merupakan Aparatur Sipil Negara dengan pangkat Pembina Utama Madya (IV/d). Sebelum menduduki jabatan strategis tersebut, ia memiliki rekam jejak panjang di birokrasi daerah.
Ia pernah menjabat Kepala Dinas Kesehatan. Kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja. Serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pengalaman itu membuatnya dikenal sebagai pejabat yang lama berkecimpung dalam sektor pelayanan publik.
Kini, polemik bukber mewah menjadi tantangan baru dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
