Dialog Komunikolog Indonesia dengan Jusuf Kalla
Pada Sabtu (15/3/2026) pukul 16.30 WIB, sejumlah komunikolog Indonesia menggelar dialog tertutup bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus diskusi mendalam tentang isu-isu komunikasi publik pemerintah hingga dinamika geopolitik global.
Dialog yang berlangsung hingga waktu berbuka puasa tersebut dihadiri oleh sejumlah akademisi dan praktisi komunikasi, seperti Emrus Sihombing, Prof. Gun Gun Heryanto, Effendi Gazali, Suko Widodo, Prof. Lely Arrianie, Hasrullah, Prof. Marlinda, Prof. Soraya, serta dua komika, Mo Sidik dan Adriano Qalbi. Mereka membahas berbagai topik penting yang berkaitan dengan pemerintahan dan kebijakan nasional.
Kritik terhadap Penurunan Kualitas Komunikasi Publik
Koordinator Komunikolog Indonesia, Suko Widodo, menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara para komunikolog dan tokoh-tokoh penting bangsa. Ia menegaskan bahwa meskipun tujuan utamanya adalah mendukung keberhasilan pemerintahan, mereka melihat adanya penurunan kualitas komunikasi publik yang dirasakan masyarakat.
“Kami ingin pemerintahan ini berhasil. Tetapi hampir semua kami sependapat bahwa terjadi penurunan kualitas komunikasi pemerintah yang dapat dipahami rakyat. Ini perlu diperbaiki bersama agar pemerintahan dan bangsa kita berhasil,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, isu nasional juga dibahas secara mendalam, termasuk posisi Indonesia dalam kerja sama internasional dan program strategis pemerintah. Pengamat komunikasi politik, Prof. Gun Gun Heryanto, menyoroti pentingnya pandangan Jusuf Kalla terkait dinamika geopolitik, terutama konflik internasional dan upaya perdamaian.
Usulan Deadline Dua Minggu untuk Kerja Sama BOP
Menurut Prof. Gun Gun Heryanto, ada perdebatan di masyarakat terkait keterlibatan Indonesia dalam kerja sama BOP (Bilateral Operations). Ia menilai perlu ada batas waktu yang jelas untuk melihat efektivitasnya.
“Presiden sudah menyampaikan bahwa jika BOP tidak sejalan dengan visi Indonesia, maka Indonesia bisa keluar. Kami menyarankan adanya deadline. Misalnya dua minggu ke depan tidak ada langkah konkret menuju perdamaian Palestina, maka Indonesia sebaiknya mempertimbangkan keluar,” ujarnya.
Langkah Lanjutan Komunikolog Indonesia
Komunikolog Indonesia berencana melanjutkan diskusi dengan sejumlah tokoh bangsa lainnya, termasuk akademisi Prof. Hotman Siahaan serta budayawan Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus. Diskusi akan terus berlanjut dengan suasana yang santai dan terbuka, bahkan melibatkan praktisi komunikasi dari kalangan seniman seperti stand-up comedian.
“Harapannya makin banyak pihak yang ikut berdialog,” kata Gun Gun Heryanto.
Para komunikolog menegaskan akan terus memberikan masukan kritis demi mendukung keberhasilan pemerintahan di tengah tantangan nasional dan global yang semakin kompleks.
Isu Keamanan dan Ekonomi Global
Prof. Lely Arrianie menyoroti maraknya kekerasan terhadap aktivis, termasuk kasus penyiraman air keras yang menurutnya harus diusut hingga ke aktor intelektualnya.
“Jangan hanya berhenti pada narasi atau retorika. Kasus teror seperti kepala babi busuk saja sampai sekarang belum jelas pengusutannya,” katanya.
Emrus Sihombing juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta pemerintah segera membuka data secara transparan, termasuk terkait dugaan praktik “ternak yayasan” dalam pelaksanaan program tersebut.
“BGN sendiri sudah menyebut ada penyimpangan dalam bentuk ternak yayasan. Maka sebaiknya segera disampaikan yayasan mana saja yang terlibat agar masyarakat tidak berspekulasi,” kata Emrus.
Perhatian terhadap Ekonomi Global
Hasrullah menilai konflik yang melibatkan Israel dan Iran berpotensi berdampak pada kondisi ekonomi global, termasuk Indonesia. Peneliti komunikasi, Effendi Gazali, menambahkan bahwa para komunikolog mendukung penuh keberhasilan pemerintah, namun tetap akan bersikap kritis.
Ia juga menyinggung pesan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar para pembantu presiden tidak memberikan laporan asal bapak senang (ABS).
“Kami menyambut baik ajakan Presiden agar tidak ada laporan ABS. Jadi ketika berbicara kepada presiden jangan menjadi ‘kucing basah’,” ujarnya.
